Selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan, Pemprov DKI Jakarta berupaya maksimal untuk mendistribusikan bantuan sosial kepada warga miskin dan rentan miskin yang terdampak COVID-19. Dalam pelaksanaannya di lapangan, terdapat sejumlah koreksi atas data penerima bantuan. Hal ini juga merupakan bagian dari peningkatan kualitas data di Jakarta, sehingga ke depan data penerima bantuan lebih mutakhir dan tepat sasaran.
Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan, proses pendistribusian saat ini masih berjalan. Dengan target penerima bantuan sebanyak 1,2 juta KK, tidak menutup kemungkinan terdapat data penerima yang tidak tepat sasaran.
"Kalau ada kekeliruan, kita akan lakukan koreksi terus-menerus. Dari 1,2 juta, ketemu 1, 2, 3 (yang tidak tepat sasaran), pasti. Jadi, tidak usah ditutup-tutupi. Ini bagian juga dari kita meningkatkan kualitas data. Karena banyak yang dulu masuk ke dalam data masyarakat miskin, itu kini dalam kondisi normal, di mana perekonomian bergerak. Tapi, hari ini juga banyak yang bulan-bulan lalu tidak membutuhkan bantuan, sekarang membutuhkan bantuan," ujarnya.
Lebih lanjut, Gubernur Anies menyampaikan, saat ini telah tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) atau protap pelaksanaan bagi Lurah dan RW. Ketika menemukan ketidaksesuaian penerima bantuan sosial pada saat pelaksanaan di lapangan (warga penerima sudah tidak berada di lokasi dan/atau bukan merupakan objek penerima yang semestinya), maka sesuai SOP/protap akan langsung dilakukan koreksi secara tertulis melalui berita acara oleh RW setempat. Lalu, dilakukan pengembalian bantuan sosial dan akan dilakukan pembaruan data sehingga bantuan sosial lebih tepat sasaran.
"Pada saat datang ke lapangan, yang menyatakan butuh jauh lebih banyak daripada yang ada di dalam daftar. Kenapa itu terjadi? Karena banyak yang sekarang tidak memiliki pekerjaan. Di sini bagian kita memastikan mereka yang miskin baru masuk di dalam data yang diupdate. Sehingga, pada distribusi berikutnya mereka akan mendapatkan bantuan juga. Sekaligus juga mencoret apabila ada warga yang tidak perlu menerima bantuan," ungkapnya.
Gubernur Anies menambahkan, ke depan pelaksanaan distribusi bantuan akan lebih rapi dengan adanya SOP yang dapat menjadi pelengkap data di Jakarta. "Ini lebih baik daripada mengumpulkan data di lapangan terlebih dahulu, sementara bantuan tidak segera didistribusikan. Yang terpenting adalah bantuan cepat dapat didistribusikan. Jadi, kita tingkatkan itu, Insya Allah ke depan akan lebih rapi lagi," tuturnya.
Untuk diketahui pula, Pemprov DKI mendistribusikan bantuan sosial melalui Perumda Pasar Jaya. Perumda Pasar Jaya telah menyiapkan logistik yang sudah dikemas dengan menyediakan armada mobil box untuk diantar hingga ke tingkat RW setiap hari sesuai jadwal, namun jika jumlah pengiriman terlalu banyak dan tidak dapat diselesaikan dalam satu hari, maka akan dilanjutkan keesokan harinya. Maksimal keterlambatan pengantaran adalah satu hari dari jadwal yang telah ditentukan. Perumda Pasar Jaya telah berkolaborasi dengan sejumlah pihak untuk menambah armada agar dapat mendistribusikan paket bantuan sesuai dengan target dan jadwal.
