Musrenbang Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Resmi Dimulai

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memulai musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat.

"Ini merupakan titik awal dimulainya musrenbang tingkat kota administrasi, sampai dengan hari Senin saya bersama ketua DPRD DKI Jakarta dan Kepala Bappeda akan keliling di tiap wilayah memulai musrenbang," kata Heru ditemui usai acara pembukaan Musrenbang Tingkat Kota Jakarta Pusat, di Ruang Pola, Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Jalan Tanah Abang I, Gambir, Kamis (16/3).

Heru menuturkan, dalam musrenbang ini dirinya kembali mengingatkan untuk menanggulangi kemacetan, banjir, pengentasan kemiskinan, infrastruktur, dan dukungan Keketuaan ASEAN serta kemungkinan-kemungkinan situasi di 2024.

"Yang kita bahas adalah 2024 maka kemungkinan-kemungkinan secara global yaitu, penurunan ekonomi yang perlu ada jaring pengaman sosial seperti, Dinas UMKM atau Sudin UMKM harus memperhatikan itu, Dukcapil datanya harus kuat, Bappeda dan Banpeko tadi saya minta membaca situasi ke depan menyesuaikan untuk program 2024," tuturnya.

"Antisipasi banjir kita terus lakukan pengerukan kali, dan pak wali kota telah membuat 4 atau 5 embung kecil yang dapat mengantisipasi banjir, walaupun kecil tapi bermanfaat," imbuhnya.

Sementara itu, Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Dhany Sukma mengungkapkan isu-isu 2024 benar-benar dimatangkan di hari ini untuk direncanakan, termasuk pengalokasian anggarannya.

"Prinsip-prinsip efisiensi, ekonomis, efektivitas menjadi prioritas ketika melakukan fungsi alokasi anggaran," ungkapnya.

Menurutnya, isu di tahun 2024 yang akan menjadi perhatian meliputi penanggulangan banjir, kemacetan, dampak ekonomi global, kemiskinan ekstrem, tengkes (stunting) dan pesta demokrasi atau pemilihan umum (pemilu).

"Ketika menjadi prioritas maka alokasi anggaran harus benar-benar diarahkan pada enam isu prioritas tadi," ucapnya.

Dhany menuturkan, total usulan dalam musrenbang tingkat kota ini ada 1.095 usulan yang meliputi usulan fisik, non fisik, dan barang.

"Usulan lebih dominan ke usulan fisik hampir 75 persen, dan estimasi anggaran untuk 1.095 usulan tersebut sebesar 97,2 miliar yang akan kita bahas dalam sidang kelompok yang melibatkan stakeholder terkait ada organisasi profesi, organisasi non profit, dan forum anak yang akan mempertajam rencana kerja di tahun 2024 yang telah dibuat, mempertemukan bottom up melalui Rembuk RW dengan top down yang sudah disusun oleh UKPD, ini akan dibahas di forum ini," tutupnya.