Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, menutup kegiatan bhakti sosial TNI Manunggal Keluarga Berencana (KB) Kesehatan Tingkat Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini merupakan kolaborasi bersama Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta (Kodam Jaya), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Pemprov DKI Jakarta. Diharapkan kegiatan ini menjadi salah satu usaha dalam meningkatkan keikutsertaan masyarakat guna membentuk keluarga yang berkualitas, sehat, dan sejahtera.
“Sungguh sebuah kebahagiaan ketika sebuah program telah tertunaikan. Setiap rencana terlaksana, dan sampai pada ujung sesuai dengan yang diharapkan, maka kita bisa mengatakan berhasil. Berhasil itu adalah mencapai yang direncanakan. Alhamdulillah kita sama-sama menyaksikan bahwa TNI Manunggal KB Kesehatan di tingkat provinsi DKI Jakarta sudah tuntas,” ujar Gubernur Anies di Halaman Kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Disgulkarmat) Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (18/9).
Gubernur Anies menceritakan kegiatan yang bersinggungan dengan kebijakan Keluarga Berencana telah melekat sejak dirinya masih kecil. Gubernur Anies mengenang neneknya yang memiliki 11 anak dan merupakan salah seorang pendiri PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) pada tahun 1957. “Dan PKBI itu (yang berdiri) pada tahun 50an itu sesuatu yang asing. Orang menentang waktu itu. Dan belum ada BKKBN. BKKBN itu baru ada tahun 70an. Tahun 1957 baru ada PKBI. Nenek saya itu anaknya 11 pak. Jadi sangat kredibel untuk bicara soal keluarga berencana. Jadi beliau mengatakan, jangan alami apa yang saya alami. Dan masa kecil saya itu, namanya logo PKBI itu nempel di mata. Logonya digambarkan ada bapak-ibu dengan dua anak di tengah. Ini bukan logo KB, ini logo PKBI. Sehari-hari, menghabiskan masa kecil kami di kantor PKBI,” jelas Gubernur Anies.
Gubernur Anies kemudian menuturkan tantangan ke depan terkait Keluarga Berencana yang terus berkembang bukan hanya untuk mengentaskan masalah kependudukan, tetapi juga isu kesehatan yang bersifat preventif seperti pernikahan di usia muda, stunting maupun autism. Masalah-masalah tersebut, yang sebelumnya dipandang sebagai suatu keanehan justru bisa dirumuskan melalui perkembangan neurosains dan medis.
“Kita bisa melihat data-data yang disebutkan tadi sebagai konsekuensi dari perencanaan keluarga yang tidak matang. Karena itu, kita di Jakarta insyaAllah siap untuk kerja bersama. Dan dengan bapak ibu sekalian di TNI, kami siap untuk memperluas. Kalau BKKBN punya kegiatan terkait ini, dengan kami, dengan TNI, kita siap kerjakan sama-sama. Ada inovasi baru, Jakarta siap untuk jadi tempat pertama dilakukan itu,” tegas Gubernur Anies.
Lebih lanjut, Gubernur Anies menyampaikan jika Pemprov DKI Jakarta siap untuk berkolaborasi dengan siapa saja dalam rangka mengentaskan masalah kependudukan dan kesehatan masyarakat di Ibu Kota. Pemprov DKI Jakarta saat ini telah bekerja sama dengan pegiat Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pengumpulan data masyarakat, maupun pemanfaatan teknologi digital di tingkat puskesmas seperti aplikasi E-Jiwa untuk mendeteksi dini masalah kesehatan mental setiap orang.
“Saya ingin sampaikan keterbukaan. Pemprov DKI Jakarta ingin menyelesaikan masalah yang ada di kota ini secara kolaboratif, kerja sama, gotong royong kalau bahasa kita. Bukan sekadar pemerintah memonopoli semua usaha untuk menyelesaikan masalah di masyarakat termasuk masalah kesehatan dan kesejahteraan. Kolaborasi, keterbukaan mengajak semua pihak. Apalagi dengan TNI, kami sangat mengapresiasi dan berharap nantinya di hal-hal yang lain kita bisa terus lakukan kolaborasi,” ucap Gubernur Anies.
